Main content

Pertemuan Menhub dan Kepala Daerah Susun Program Perhubungan agar Tepat Sasaran

JAKARTA – Selama dua hari, Kamis-Jum’at, 11-12 Februari 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah mengundang para Gubernur untuk menghadiri pertemuan di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta. Rapat koordinasi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar pembangunan infrastruktur di masing – masing daerah dapat berjalan sesuai antara pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah sehingga tepat sasaran.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan pertemuan dengan para gubernur tersebut dimaksudkan untuk mensinkronkan program transportasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah untuk penyusunan RAPBN 2017.

Pada pertemuan yang dibagi menjadi empat sesi tersebut, Menteri Perhubungan memaparkan pelaksanaan program transportasi di seluruh provinsi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Menteri Perhubungan juga mempersilahkan para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) untuk menyampaikan secara rinci lokasi pembangunan Sub Sektor Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan sekolah-sekolah di masing-masing provinsi beserta dengan besaran anggarannya.

Usai pertemuan, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa para Gubernur yang hadir mengapresiasi keterbukaan Kementerian Perhubungan dalam menyampaikan program-program Kementerian Perhubungan di setiap provinsi kepada para Gubernur. Menurut Menhub, para Gubernur memberi masukan untuk RAPBNP 2016 dan RAPBN 2017 diantaranya kelanjutan program pengadaan bus BRT, pembangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah timur Indonesia, pengalihan terminal tipe A dan jembatan timbang ke Kemenhub, optimalisasi UPP terutama yang akan menjadi BLU dengan menambah alat bongkar muat, perbaikan peralatan navigasi dan pengadaan kembali kapal patroli.

“Pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur perhubungan yang menjadi pembahasan kegiatan strategis antara lain pembangunan rambu dan marka jalan pada jalan – jalan nasional, pelabuhan yang harus diselesaikan, dan pengembangan bandara di masing – masing wilayah,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Jumat (12/2).

Para Gubernur juga sepakat untuk memperpanjang landas pacu bandara-bandara di beberapa daerah sampai dengan tahun 2018, menjadi minimal 2.400x45/pcn minimal 40 atau 1.600x23/pcn minimal 20, dengan taxiway dan apron serta terminal yang memadai.

Dikonfirmasi secara terpisah, para Gubernur yang hadir dalam pertemuan mengapresiasi undangan dari Menteri Perhubungan tersebut, karena dapat mengetahui berapa anggaran sektor transportasi yang dianggarkan Kemenhub terhadap daerahnya, bahkan sekaligus mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kemenhub dalam rangka mengembangkan sektor transportasi di daerahnya.

Gubernur Sumater Selatan, Alex Noerdin mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ini dapat menjadi wadah bagi daerah untuk menyampaikan permintaan atau usulan terkait pembangunan dan pengembangan sektor transportasi di daerahnya.

Alex menjelaskan, pertemuan tersebut membahas seputar rencana pembangunan transportasi di tahun 2016 dan kedepannya diantaranya: Rencana pemasangan guardrail dan marka jalan di provinsi Sumatera Selatan, pembangunan kereta api trans Sumatera yang menyambungkan Palembang dengan Jambi, dan usulan membangun dua bandara di Sumatera Selatan yaitu : Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam dan Bandara Banding Agun.

Apresiasi serupa juga diungkapkan Gubernur Maluku Said Assegaff. Said Assegaff berharap pertemuan semacam ini diikuti oleh Kementerian lain sehingga program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat sejalan. Dalam pertemuan tersebut, Assegaff berdiskusi tentang program-program pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain pemberian bantuan kapal rede untuk transportasi laut dan pengembangan bandara-bandara di kawasan yang dipimpinnya.

“Tahun ini, kami diberikan 10 kapal rede yaitu kapal angkut penumpang antar pulau. Kapal ini cocok dengan wilayah Maluku yang merupakan wilayah laut namun tidak memiliki dermaga. Dengan kapal ini kami yakin, persoalan transportasi laut di Maluku sudah aman 90%,” jelasnya.

Terkait pengembangan Bandara, Gubernur Maluku, Said Assegaff berdiskusi tentang perpanjangan runway atau landasan pacu dari yang semula 500-700 meter menjadi 1.500 meter. Hal ini memiliki arti penting bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia karena dengan perpanjangan runway ini Assegaf berharap dapat didarati pesawat tipe ATR yang memuat penumpang lebih banyak.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang biasa dipanggil Aher menyampaikan pembahasan transportasi Jawa barat yang dikemukakan kepada Menhub Jonan salah satunya tentang Bandara Kertajati. Aher mengemukakan nantinya akan dibentuk tim untuk menindaklanjuti pengalihan pembiayaan Bandara Kertajati dari APBD melalui BUMD dan mitra strategis ke APBN Kementerian Perhubungan. Sejalan dengan hal tersebut, Menhub Jonan menyatakan Bandara Kertajati diusahakan akan masuk dalam RAPBN 2017 karena merupakan proyek strategis nasional dan menjadi penugasan pemerintah pusat.

Sementara Gubernur Jawa Timur Sukarwo yang juga hadir, usai pertemuan mengatakan pertemuan dengan Menhub membahas transportasi darat, laut, dan udara di Jawa Timur. “Untuk transportasi udara membahas calon proyek bandara Kangean dan usulan Purboyo sebagai pengganti bandara Abdurrahman Saleh. Kangean telah mendapat persetujuan pemanfaatan lahan oleh pemilik yaitu PT. Pertamina (Persero). Kemudian usulan Purboyo di Malang Selatan sebagai pengganti Bandara Abdurrahman Saleh sehingga bisa mempercepat distribusi barang dan orang dan lebih efisien,” jelas Sukarwo. Lebih lanjut, Sukarwo mengatakan terkait transportasi perkeretaapian Jawa Timur membahas double track yang dimulai dari Surabaya tahun 2016 dan diharapkan selesai paling lambat tahun 2018.

Pertemuan Menteri Perhubungan dengan para kepala daerah 34 provinsi Indonesia merupakan upaya Kementerian Perhubungan mendukung Nawa Cita yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam sektor transportasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memiliki 4 fokus kerja yakni peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola serta regulasi. Untuk mewujudkannya, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 48,46 triliun dengan fokus kerja untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi (Rp 12,501 triliun), peningkatan kualitas pelayanan (Rp 5,501 triliun), peningkatan kapasitas (Rp 22,443 triliun), dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen (Rp 8,020 triliun). (AH/BU/SR/JAB)

 

Sumber : http://www.dephub.go.id/berita/baca/pertemuan-menhub-dan-kepala-daerah-susun-program-perhubungan-agar-tepat-sasaran/?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNjU=