Main content

Dasar Hukum Pembentukan PPID

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

I. PERATURAN YANG MENDASARI PEMBENTUKAN PPID:

  1. UNDANG-UNDANG RI NO. 14 /2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  2. PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 61 /2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 14 /2008
  3. PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 / 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 /2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
  5. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 10 / 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

II. PERATURAN YANG MENDASARI PEMBENTUKAN PPID KABUPATEN BANYUWANGI:

  1. SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 199/511/KEP/429.011/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KABUPATEN BANYUWANGI
  2. PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 19 THN 2012 TANGGAL 25 JUNI 2012 Tentang PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

III. PERATURAN YANG MENDASARI PEMBENTUKAN PPID PEMBANTU DISHUBKOMINFO KABUPATEN BANYUWANGI:

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 891/ 3392/429.110/2012