Main content

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

PENDAHULUAN

Latar belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function) dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut memiliki cakupan yang sangat luas yaitu pelayanan terkait barang publik/public good, seperti jalan, jembatan, pasar, rumah sakit dan sebagainya dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lainnya.

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dalam pelayanan publik yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Salah satu tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2014 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2014, sehingga LAKIP merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi yaitu melaksanakan urusan pemerintahanan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Download File

1. LAKIP 2014LAKIP 2014
2. Pengukuran kinerja 2014
3. Perjanjian kinerja 2015
4. Rencana Kerja Tahunan 2015