Main content

   PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi umumnya dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi dan teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi dan teknologi informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Banyuwangi.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor perhubungan dan komunikasi di Kabupaten Banyuwangi dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan..

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015, didasarkan pada :

  1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
  2. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  3. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;
  4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
  6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  7. Undang–undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
  8. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  9. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  10. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015;
  15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Banyuwangi;
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
  20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
  21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
  22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara;
  2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta pengelolaan jasa transportasi darat, laut dan udara yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
  3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat bidang perhubungan khususnya, pembangunan Kabupaten Banyuwangi pada umumnya;
  4. Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim informasi yang mecakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA);
  5. Pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan sistim informasi/telematika, pengendalian sistem informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten;
  6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
  7. Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

            Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan menggunakan prinsif partisipatif, transparan dan bertanggung jawab, mengacu kepada pedoman penyusunan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Banyuwangi serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi dan Misi yang digunakan merupakan kelanjutan dan pengembangan dari pencapaian periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

            Sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders di berbagai Instansi tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Landasan Hukum;
    4. Hubungan renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
    5. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN

    1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
    2. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tugas pokok dan fungsi;
    3. Keterkaitan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab III  ISU-ISU STRATEGIS

    1. Isu-isu Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah
      1. Sumber Daya Manusia;
      2. Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
      3. Keterbatasan sarana dan prasarana lalu lintas;
      4. Tidak tersedianya lahan untuk pemisahan jalur antar moda kendaraan;
      5. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki terminal
      6. Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
      7. Sebagai lembaga teknis daerah
      8. Tersedianya sistem aplikasi Online
      9. Tersedianya road map pengembangan e-Goverment;
      10. Ketersediaan dana belanja tidak langsung dan dana lainnya
      11. Tersedianya sumber daya manusial.
    2. Isu-isu Eksternal
      1. Ekonomi;
      2. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
      3. Lemahnya Law Enforcement;
      4. Terintegrasinya sistem transportasi perkotaan;
      5. Tersedianya angkutan umum;
      6. Rencana pembangunan jalan tol Probolinggo – Banyuwangi;
      7. Beroperasinya Bandara Blimbingsari dan Pelabuhan Tanjung Wangi;
      8. Kondisi sosial dan budaya masyarakat banyuwangi;
      9. Pengaruh dari daerah lain;
      10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika masih belum mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan bidang telematika;
      11. Masyarakat yang semakin kritis.

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

    1. Visi;
    2. Misi;
    3. Tujuan dan Sasaran;
    4. Strategi;
    5. Kebijakan

Bab V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

    1. Rencana Program;
    2. Kelompok Sasaran;
    3. Pendanaan

Bab VI   INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    1. Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Arah Kebijakan Umum);
    2. Indikator kinerja dari setiap sasaran;

Download File
Rensta Dishubkominfo
Tabel Renstra Dishubkominfo