Main content

Kasi. Perhubungan Laut

Kepala Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana Seksi Perhubungan Laut sesuai dengan rencana kerja Dinas;
  2. menyelenggarakan manajemen angkutan laut;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kapal < 7 GT;
  4. memproses pemeriksaan, pengukuran, pendaftaran dan penertiban Pas Kesil bagi Kapal < 7 GT;
  5. melaksanakan pemeriksaan konstruksi Kapal, Permesinan, perlengkapan dan menerbitkan sertifikat keselamatan Kapal serta dokumen pengawasan Kapal;
  6. menetapkan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
  7. mengelola pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah kabupaten;
  8. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan Laut Internasional Hub, Pelabuhan Internasional, Pelabuhan Nasional serta memberikan rekomendasi penetapan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
  9. menetapkan rencana induk pelabuhan lokal, menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan dan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
  10. menetapkan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
  11. memberikan rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Laut Internasional Hub, Pelabuhan Laut Internasional, Pelabuhan Nasional dan Pelabuhan Regional;
  12. memberian izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  13. menetapkan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal;
  14. menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  15. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan;
  16. memberikan rekomendasi izin usaha angkutan laut yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten;
  17. memberikan rekomendasi izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
  18. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten;
  19. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
  20. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  21. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.